Iuran BPJS Kesehatan per 24 Oktober 2026

Setiap akhir bulan, orang membuka kembali iuran BPJS Kesehatan sebelum tanggal 10. Pada Sabtu, 24 Oktober 2026, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan belum ada rencana menaikkan tarif, dan pemerintah pusat akan membantu bila kas BPJS defisit. Artikel ini merangkum nominal yang masih berlaku, batas bayar, dan layanan yang memang tidak dijamin.

Siapa membayar berapa

CNBC Indonesia pada 24 Oktober 2026 menulis bahwa tarif masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, serta skema Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Peserta Penerima Bantuan Iuran dibayar pemerintah. Pekerja penerima upah di lembaga pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta membayar 5 persen dari upah sebulan: 4 persen ditanggung pemberi kerja, 1 persen dipotong dari peserta.

Keluarga tambahan pekerja penerima upah, yaitu anak keempat dan seterusnya, orang tua, serta mertua, dikenai 1 persen upah per orang per bulan dan dibayar oleh pekerja. Kerabat lain, pekerja bukan penerima upah, dan peserta bukan pekerja memakai tarif kelas:

• Kelas III: Rp42.000 per orang per bulan. Sejak 1 Januari 2021, peserta membayar Rp35.000 dan pemerintah menambah Rp7.000. Angka Rp25.500 adalah potongan sementara pada Juli–Desember 2020, bukan tagihan hari ini.
• Kelas II: Rp100.000 per orang per bulan.
• Kelas I: Rp150.000 per orang per bulan.

Veteran, perintis kemerdekaan, serta janda, duda, atau anak yatim piatu dari mereka dibayar pemerintah sebesar 5 persen dari 45 persen gaji pokok pegawai negeri sipil golongan III/a dengan masa kerja 14 tahun. Iuran BPJS Kesehatan satu keluarga bisa berbeda bila ada campuran peserta upah dan peserta mandiri. Hitung per orang, jangan menyalin nominal tetangga.

Tanggal 10 dan denda rawat inap

Pembayaran paling lambat tanggal 10 tiap bulan. Sejak 1 Juli 2016 tidak ada denda keterlambatan atas iuran yang telat itu sendiri. Denda muncul bila, dalam 45 hari setelah kepesertaan diaktifkan kembali, peserta mendapat rawat inap. Menurut Perpres 64/2020 yang dikutip CNBC, dendanya 5 persen dari biaya diagnosa awal rawat inap, dikali bulan tertunggak. Bulan yang dihitung paling banyak 12, dan denda paling tinggi Rp30 juta. Untuk pekerja penerima upah, denda pelayanan itu ditanggung pemberi kerja.

Artinya, menunda bayar tidak menambah bunga harian seperti kartu kredit, tetapi status nonaktif bisa membuat rawat inap berikutnya mahal. Masukkan tanggal 10 ke pos tetap mingguan, bersama belanja dan cicilan, seperti di cara menjaga daya beli di tengah inflasi. Bila cicilan lain ikut naik karena suku bunga, pisahkan dulu iuran kesehatan. Hubungannya dijelaskan di pengaruh BI Rate terhadap cicilan.

Cek tagihan di kanal resmi

Buka Mobile JKN atau kanal bank yang selama ini Anda pakai, lalu cocokkan jumlah peserta dalam satu nomor virtual. Satu anggota yang baru lahir atau pindah kelas mengubah total. Bila angka di layar tidak sama dengan tabel di atas, percaya layar untuk bulan ini, lalu catat selisihnya. Tabel peraturan menjelaskan rumus. Tagihan menjelaskan siapa yang benar-benar tertanggung di nomor Anda.

Simpan bukti bayar sampai status kembali aktif. Jangan mengirim foto bukti itu ke orang yang menawarkan “percepatan aktivasi”. Aktivasi mengikuti pencatatan di sistem, bukan di chat. Iuran BPJS Kesehatan yang sudah masuk tetap perlu Anda lihat statusnya sebelum berangkat ke fasilitas kesehatan.

Dua puluh satu layanan yang tidak dijamin

Tidak semua tindakan ditanggung. Pasal 52 Perpres 82/2018, sebagaimana diubah Perpres 59/2024, memuat 21 kategori yang tidak dijamin Jaminan Kesehatan Nasional. Yang paling sering membuat orang kaget:

• Pelayanan di fasilitas yang tidak bekerja sama, kecuali kondisi darurat sesuai aturan.
• Pelayanan di luar negeri.
• Tindakan untuk tujuan estetik, meratakan gigi, dan pengobatan infertilitas.
• Kecelakaan kerja yang sudah dijamin Jaminan Kecelakaan Kerja, serta kecelakaan lalu lintas yang sudah dijamin program wajib.
• Kosmetik, alat kontrasepsi dalam pengertian Pasal 52, dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Pelayanan keluarga berencana tertentu tetap bisa masuk manfaat promotif sesuai ketentuan, jadi baca jenis layanannya, jangan menolak semua konseling.

Layanan yang tidak dijamin JKN tidak selalu berarti Anda membayar sendiri. Kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, bencana pada masa tanggap darurat, atau tindak pidana yang sudah punya skema kementerian lain mengikuti penjamin itu. Tanya petugas jaminan di fasilitas kesehatan sebelum menyetujui tindakan yang tidak tertulis di rujukan.

Jangan tertukar dengan bantuan lain

Iuran ini bukan Bantuan Subsidi Upah. BSU masuk ke pekerja yang memenuhi syarat upah, dengan aturan terpisah di BSU 2026 syarat pencairan. Lunasnya iuran kesehatan tidak membuat BSU cair. Keduanya juga bukan bansos pangan. Saat harga beras menekan sisa gaji, urutkan belanja seperti di cara menghadapi inflasi pangan, lalu sisihkan iuran sebelum tanggal 10.

Tolak pesan yang meminta kode OTP untuk “memutihkan tunggakan”. Bayar lewat kanal yang tertulis di aplikasi resmi Mobile JKN atau bank yang sudah Anda pakai. Tautan asing mengikuti pola di cara mengenali phishing AI.

Iuran BPJS Kesehatan per 24 Oktober 2026 masih Kelas I Rp150.000, Kelas II Rp100.000, dan Kelas III Rp35.000 dari peserta ditambah Rp7.000 dari pemerintah. Pekerja upah tetap pada rumus 5 persen. Bayar sebelum tanggal 10, dan baca pengecualian Pasal 52 sebelum menganggap setiap tindakan dijamin.